Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menekankan komitmen pemerintah untuk mempercepat penanganan kemiskinan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengubah cara pandang terhadap penerima bantuan sosial (bansos) agar tidak hanya menjadi sekadar penerima, tetapi juga menjadi masyarakat yang mandiri dan berdaya.
Agus menjelaskan bahwa penerapan paradigma baru ini dilakukan melalui pendirian Sekolah Rakyat (SR), sebuah inisiatif yang digagas langsung oleh Presiden. Ia menambahkan, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi jalan baru bagi masyarakat miskin, termasuk yang berada dalam kategori miskin ekstrem.
Dalam konferensi pers yang berlangsung di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Agus menunjukkan data yang menunjukkan pentingnya pendidikan bagi masyarakat miskin. Ia menegaskan bahwa Sekolah Rakyat akan masuk ke dalam data Terpadu Kesejahteraan Sosial Ekstrim Nasional (DTSEN), khususnya untuk desil 1 hingga 4 yang merupakan populasi paling rentan.
Pendidikan di Sekolah Rakyat: Solusi untuk Masyarakat Miskin
Sekolah Rakyat berbeda dari sekolah pada umumnya karena menawarkan pendidikan yang lebih dari sekadar kurikulum formal. Selain memberikan pelajaran akademis, sekolah ini juga fokus pada pendidikan karakter dan keterampilan hidup yang bermanfaat bagi siswa.
Sistem boarding school yang diterapkan di Sekolah Rakyat memungkinkan siswa yang berasal dari keluarga penerima manfaat untuk mendapatkan pembinaan secara menyeluruh dalam lingkungan yang mendukung. Dengan demikian, mereka bisa mengembangkan potensi diri dengan baik.
Agus menekankan bahwa Sekolah Rakyat ini adalah harapan baru bagi mereka yang kurang beruntung. Berbagai program yang ditawarkan diharapkan membantu siswa dapat menghadapi tantangan masa depan dengan lebih baik.
Kehadiran dan Persebaran Sekolah Rakyat di Indonesia
Saat ini, telah ada 165 Sekolah Rakyat yang tersebar di seluruh Indonesia, mencakup berbagai pulau. Di Pulau Sumatera terdapat 35 sekolah, sementara Pulau Jawa memiliki 69 sekolah yang beroperasi.
Sekolah Rakyat juga hadir di Pulau Bali dan Nusa Tenggara dengan 7 sekolah, serta 13 di Kalimantan, 28 di Sulawesi, 7 di Maluku, dan 6 di Papua. Semua sekolah ini dirintis dengan memanfaatkan bangunan yang sudah ada, namun tetap mengikuti standar yang telah ditentukan.
Berdasarkan data, Sekolah Rakyat mampu menampung sekitar 15.895 anak dari desil 1-4 DTSEN dan didukung oleh 2.407 guru serta 4.442 tenaga kependidikan. Setiap siswa diberikan perhatian yang penuh agar mereka bisa mendapatkan manfaat maksimal dari program ini.
Kerja Sama Lintas Sektor untuk Memperluas Akses Pendidikan
Dalam menjalankan program ini, Kementerian Sosial melakukan kolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga. Beberapa dari mereka termasuk Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berkontribusi dalam pengembangan Sekolah Rakyat.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga terlibat dalam memberikan dukungan edukatif kepada Sekolah Rakyat. Kerja sama lintas sektor ini diharapkan dapat mempercepat perluasan Sekolah Rakyat sehingga lebih banyak anak dari keluarga miskin dapat terlayani.
Kolaborasi ini tidak hanya berfokus pada pembangunan sekolah, tetapi juga pada penyediaan fasilitas dan sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan demikian, siswa dapat bersekolah di lingkungan yang kondusif dan sesuai dengan standar pendidikan yang baik.
