Program Makan Bergizi Sehat (MBG) yang dirancang oleh Presiden Prabowo Subianto dinilai sebagai langkah strategis untuk mengatasi kesenjangan pendapatan di Indonesia. Dalam konteks ini, pemerintah perlu mengambil tindakan lebih lanjut untuk memastikan kesejahteraan merata di seluruh lapisan masyarakat.
Hal ini diungkapkan oleh Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Didin S Damanhuri, dalam Seminar Nasional Proyeksi Ekonomi Indonesia 2026 yang berlangsung di Jakarta. Menurutnya, MBG berpotensi memberikan dampak positif yang lebih luas jika melibatkan berbagai kalangan, terutama pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Dengan melibatkan UMKM, program ini bukan hanya berfungsi sebagai inisiatif kesehatan, tetapi juga akan memberikan efek langsung pada perekonomian masyarakat. Keberadaan UMKM sangat penting untuk memastikan semua lapisan masyarakat ikut merasakan manfaat dari program pemerintah.
Peran UMKM dalam Program Makan Bergizi Sehat
Didin menegaskan pentingnya peran UMKM dalam pelaksanaan MBG agar prinsip keadilan sosial dapat tercapai. Semakin banyak UMKM yang berpartisipasi, maka dampak ekonomi yang dihasilkan akan semakin luas dan terjangkau bagi masyarakat.
Ia merekomendasikan agar program ini tidak hanya sekadar pencapaian kuantitatif, tetapi juga memperhatikan kualitas interaksi antara pemerintah dan pelaku UMKM. Dorongan kepada pelaku usaha untuk terlibat aktif akan memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam alokasi sumber daya.
Salah satu faktor kunci yang harus diperhatikan adalah pelatihan bagi UMKM. Dengan memberikan pengetahuan yang memadai, pelaku UMKM dapat beradaptasi dan menyediakan produk yang sesuai dengan standar nutrisi yang ditetapkan oleh program MBG.
Strategi untuk Mewujudkan Kesejahteraan Merata di Seluruh Indonesia
Didin mengemukakan bahwa cita-cita pemerataan ekonomi yang diusung oleh Presiden Prabowo harus diiringi dengan arahan yang lebih rinci dan terperinci. Dalam hal ini, penyertaan UMKM menjadi salah satu fokus yang perlu diperkuat.
Secara khusus, dijelaskan bahwa upaya menurunkan angka stunting harus dipersiapkan dengan baik. Hal ini termasuk menjadikan pelaku UMKM sebagai partner strategis dalam pelaksanaan program demi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.
Tak hanya program MBG, beberapa program lain seperti swasembada pangan juga perlu mendapat perhatian lebih. Dengan mengoptimalkan program-program prioritas, pemerintah dapat memastikan bahwa manfaat dari berbagai inisiatif dapat dirasakan oleh masyarakat luas.
Dana Rp 200 Triliun untuk Pengembangan UMKM dan Pangan
Didin juga berpendapat bahwa dana sebesar Rp 200 triliun yang disalurkan ke bank-bank BUMN harus dimanfaatkan secara optimal untuk pengembangan UMKM. Prioritas penyaluran dana ini akan sangat berdampak pada peningkatan taraf hidup masyarakat.
Pemberdayaan petani menjadi fokus dalam program swasembada pangan, di mana petani harus berada di posisi inti. Melalui pelatihan dan dukungan yang memadai, petani akan lebih siap untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional.
Dalam konteks ini, pelaksanaan program Food Estate menjadi sangat penting. Inisiatif ini harus memberikan pelatihan kepada para petani agar mereka dapat berperan aktif dalam mencapai swasembada pangan. Konsolidasi lahan juga perlu diperhatikan agar optimalisasi tanah dapat dilakukan secara menyeluruh.
