Isu mengenai distribusi susu UHT kedaluwarsa oleh SPPG Kelapa Tujuh 2 di Lampung Utara baru-baru ini menjadi perhatian publik. Badan Gizi Nasional (BGN) cepat tanggap memberikan penjelasan agar informasi yang beredar tidak menyesatkan masyarakat.
Klarifikasi ini muncul setelah sebuah video menyebar di media sosial, yang menyatakan bahwa susu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah melampaui masa kedaluwarsa. BGN memastikan bahwa semua susu dalam program tersebut masih memiliki masa kedaluwarsa yang valid hingga Juli 2026.
Menyikapi rumor yang beredar, SPPG Kelapa Tujuh 2 langsung melakukan pemeriksaan terhadap seluruh stok susu yang telah disalurkan. Proses ini dilakukan untuk memastikan tidak adanya kesalahan dalam distribusi atau informasi yang membingungkan.
Klarifikasi BGN Terkait Isu Susu Kedaluwarsa
Koordinator Wilayah BGN Lampung Utara, Anggi Nur Prasetyo, memberikan penjelasan terkait hasil pemeriksaan yang dilakukan. Ia menegaskan bahwa tidak ada produk susu yang memiliki masa kedaluwarsa sebelum Juli 2026, seperti yang diklaim dalam video yang beredar.
Anggi menyatakan, “Semua batch susu UHT telah kami periksa dengan cermat.” Proses ini bertujuan memastikan seluruh susu yang didistribusikan memenuhi standar kelayakan konsumsi, terutama bagi anak-anak yang menjadi sasaran utama program MBG.
SETELAH melakukan pemeriksaan menyeluruh, Anggi menemukan bahwa produk susu yang dituduhkan tersebut telah tercatat dengan jelas, termasuk kode produksi dan masa kedaluwarsanya. Hal ini menegaskan bahwa segala informasi yang tersebar di media sosial tidaklah akurat.
Analisis Video yang Menimbulkan Kebingungan
Dari analisis terhadap video yang menciptakan keraguan di masyarakat, ditemukan adanya perbedaan visual pada angka yang tertera di kemasan. Angka “6” terlihat mirip dengan “5” karena kualitas cetakan yang kurang jelas, sehingga dapat menyebabkan kesalahpahaman ketika dilihat dari sudut tertentu.
Pengecekan lebih lanjut menunjukkan bahwa seluruh stok susu dalam batch yang sama memiliki masa kedaluwarsa hingga Juli 2026. Hal ini tercatat di dokumen resmi yang menyertai produk tersebut.
SPPG Kelapa Tujuh 2 juga berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk memastikan bahwa para siswa dan orang tua tidak mengajukan keluhan terkait produk susu tersebut. Ini menunjukkan upaya maksimal dalam menjaga kepuasan dan kesehatan konsumen.
Pentingnya Memeriksa Kebenaran Informasi Sebelum Disebarluaskan
Berkaitan dengan isu ini, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, pun memberikan tanggapan. Ia mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam penyebaran informasi, terutama yang berkaitan dengan kesehatan anak.
Khairul menegaskan bahwa BGN memiliki prosedur ketat dalam memastikan kualitas semua bahan pangan yang didistribusikan, termasuk susu UHT dalam program MBG. “Kami berkomitmen untuk menjaga standar keamanan pangan yang tinggi,” ujarnya.
Selain itu, Khairul juga mengatakan, “Kami sangat menghargai langkah cepat tim lapangan dalam melakukan pengecekan ini.” Responsif terhadap situasi adalah langkah penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah.
Dari informasi yang didapatkan, BGN menyimpulkan bahwa isu tentang distribusi susu kedaluwarsa ini sepenuhnya tidak berdasar. Kejelasan dan ketepatan informasi pun menjadi tanggung jawab bersama. Dengan adanya klarifikasi dan langkah nyata dari pihak berwenang, diharapkan masyarakat dapat lebih bijaksana dalam menerima dan menyebarkan informasi.
