Badan Gizi Nasional (BGN) baru-baru ini menegaskan komitmen terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaksanakan di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Dalam program ini, semua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diwajibkan untuk menggunakan bahan pangan lokal guna memperkuat ketahanan pangan dan mendukung ekonomi masyarakat setempat.
Menurut Gusti Yudha, perwakilan Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi BGN, penggunaan bahan pangan lokal merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Ini juga dapat membuka peluang ekonomi bagi petani dan pelaku usaha kecil lainnya di daerah tersebut.
“Dapur SPPG seharusnya mengambil bahan baku dari masyarakat setempat terlebih dahulu, dan hanya mencari bahan ke daerah lain jika memang tidak tersedia,” ungkapnya saat sosialisasi MBG yang dihadiri oleh Anggota Komisi IX DPR RI, Obet Rumbruren.
Pentingnya Pemanfaatan Bahan Pangan Lokal untuk Kesejahteraan Masyarakat
BGN mengingatkan bahwa meskipun bahan baku diperoleh dari masyarakat, dapur SPPG tidak bisa membeli dalam jumlah kecil. Pengadaan harus dilakukan secara kolektif melalui koperasi atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sehingga pasokan dapat mencukupi kebutuhan dapur dengan baik.
Gusti juga menjelaskan, masyarakat perlu berkoordinasi dengan koperasi atau BUMDes untuk mengumpulkan bahan pangan sebelum disetor ke SPPG. Mekanisme ini diharapkan dapat meningkatkan penghidupan petani, peternak, dan pelaku usaha kecil di Manokwari.
Dengan adanya program ini, diharapkan para petani yang sebelumnya berhenti bertani atau beternak dapat kembali aktif. Kebutuhan dapur SPPG yang beragam dan stabil diharapkan dapat menghindari masalah kekurangan bahan pangan.
Perincian dan Standar Program Makan Bergizi Gratis
BGN menetapkan standar biaya untuk Program MBG sebesar Rp15.000 per porsi. Dari jumlah tersebut, alokasi Rp10.000 diperuntukkan bagi bahan makanan, Rp3.000 untuk operasional, serta Rp2.000 untuk keuntungan mitra dan yayasan yang mengelola program.
Untuk menjaga kualitas gizi dan kebersihan menu, BGN kini membatasi porsi yang dapat dikelola masing-masing SPPG. Dari kapasitas sebelumnya yang mencapai 3.000-4.000 porsi, kini dibatasi menjadi 2.500-3.000 porsi per hari.
BGN menggarisbawahi bahwa pelaksanaan MBG tidak hanya bertujuan menurunkan angka gizi buruk, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat dengan melibatkan petani, nelayan, dan usaha kecil lokal dalam rantai pasokan.
Dukungan Anggota DPR terhadap Program Gizi di Manokwari
Anggota Komisi IX DPR RI, Obet Rumbruren, memberikan apresiasi terhadap semakin meluasnya pelaksanaan Program MBG di Kabupaten Manokwari dan Papua Barat secara keseluruhan. Ia menekankan bahwa program ini sangat penting dalam upaya menciptakan generasi yang sehat dan cerdas untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045.
“Penting bagi program ini agar bahan baku makanan bergizi diambil dari petani lokal Kabupaten Manokwari untuk mendukung perekonomian masyarakat,” jelasnya. Keterlibatan petani lokal dianggap krusial untuk keberlanjutan program ini.
Berdasarkan data terakhir dari BGN perwakilan Papua Barat, terdapat 35 dapur SPPG yang beroperasi di provinsi tersebut, di mana 20 di antaranya berada di Kabupaten Manokwari. Hal ini menunjukkan komitmen daerah dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan bergizi.
