Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama telah melatih sekitar 3.000 Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) untuk mendukung program pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG). Pelatihan ini merupakan respons terhadap instruksi Presiden Prabowo Subianto agar dapur pengolahan menu MBG mematuhi prinsip kehalalan dalam operasionalnya.
Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, menjelaskan bahwa pelatihan ini penting agar semua dapur yang terlibat dalam program tersebut memenuhi standar yang ditetapkan. Para kepala dapur yang dilatih diharapkan menjadi pengawas yang efektif untuk memastikan produksi yang sesuai dengan standar BPJPH.
“Kami mengawasi semua dapur dan memberikan pelatihan kepada kepala dapur agar dapat mengawasi alur produksi dan memastikan kehalalan bahan baku makanan,” ujar Haikal di hadapan Komisi VIII DPR RI saat rapat kerja di Jakarta.
Peran Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi dalam Makanan Bergizi Gratis
Dalam konteks Makan Bergizi Gratis, SPPG berperan penting sebagai pengawas kehalalan dan keamanan makanan. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua langkah, dari pemilihan bahan baku hingga proses pengolahan, mematuhi standar halal yang ditetapkan. Ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah.
Haikal menekankan pentingnya peran kepala SPPG sebagai pengawas halal. Dengan mendapatkan pelatihan yang tepat, mereka akan mampu memastikan kualitas dan keamanan makanan yang disajikan kepada masyarakat, sehingga program ini berjalan optimal.
Pemerintah berharap, dengan adanya pengawasan ketat ini, dapur-dapur yang terlibat dalam MBG bisa segera mendapatkan sertifikasi halal. Sertifikasi ini diharapkan dapat meningkatkan kedudukan program ini dalam pandangan masyarakat.
Kerjasama Strategis untuk Percepatan Sertifikasi Halal
BPJPH juga melakukan kolaborasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam upaya mempercepat proses sertifikasi halal untuk SPPG. Kerja sama ini dianggap krusial untuk mencapai tujuan bersama dalam menyediakan makanan yang aman dan sesuai syariah. Sinergi antara pusat dan daerah menjadi aspek penting dalam mencapai visi ini.
Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan BPJPH, EA Chuzaemi Abidin, menegaskan bahwa percepatan sertifikasi halal bukan hanya sekedar pencapaian administratif. Lebih dari itu, ini berkaitan erat dengan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dalam mengakses produk makanan yang sehat dan terjamin kehalalannya.
Ia juga menambahkan, kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan di daerah sangat penting untuk memastikan bahwa regulasi dan praktik di lapangan berjalan sesuai yang diharapkan. Hal ini akan memberikan dampak yang signifikan terhadap keberhasilan program MBG.
Meningkatkan Kualitas dan Kepercayaan Masyarakat terhadap Program Kehalalan
Berdasarkan pernyataan Haikal, program ini bertujuan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga untuk membangun kepercayaan terhadap keamanan makanan. Dengan pelatihan yang diberikan kepada kepala SPPG, diharapkan kualitas makanan yang disajikan akan lebih baik dan sesuai dengan prinsip kehalalan.
Lebih lanjut, kerja sama yang intensif antara BPJPH dan BGN menjadi sarana untuk mencapai tujuan ini. Dengan melibatkan banyak pihak yang berkompeten, proses sertifikasi halal diharapkan tidak hanya cepat, tetapi juga terjamin kualitasnya.
“Kami ingin memastikan bahwa semua produk makanan yang disediakan dalam program MBG memenuhi standar halal yang ketat, demi keamanan dan kenyamanan masyarakat,” tambah Haikal.
