Dua kelompok masyarakat adat baru-baru ini mengajukan permohonan pengujian konstitusi terhadap pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang memengaruhi hak mereka. Permohonan ini dilakukan untuk memastikan bahwa pengecualian larangan pembakaran lahan berlaku secara adil dan sesuai kearifan lokal.
Pemohon utama adalah Ketua Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Daerah Barito Utara, Putes Lekas, yang berasal dari Masyarakat Adat Dayak Taboyan. Bersamanya juga terdapat Era Purnama Dewi dari Kabupaten Kampar, Riau, yang mengalami dampak langsung akibat kebakaran hutan.
Mereka berharap Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan penafsiran yang jelas mengenai siapa saja yang berhak mendapatkan pengecualian dari larangan pembakaran lahan, agar tidak disalahartikan oleh pihak lain.
Ketidakjelasan dalam Undang-Undang dan Dampaknya
Dalam pengajuan mereka, pemohon menyoroti ketidakjelasan subjek “masyarakat” dalam pasal yang diuji. Ketidakjelasan ini menciptakan celah hukum yang berbahaya, di mana pihak-pihak non-adat juga bisa memanfaatkan dalih kearifan lokal untuk membakar lahan.
Kuasa hukum para pemohon menjelaskan bahwa masyarakat adat memiliki pengetahuan dan praktik tradisional yang tidak sebanding dengan pembakaran lahan yang dilakukan oleh pihak lain. Mereka menekankan pentingnya melindungi tradisi ini agar tetap bertahan di tengah modernisasi dan eksploitasi lahan.
Praktik pembakaran lahan oleh masyarakat adat ini dilakukan dengan cara yang teratur dan berlandaskan pada kalender adat. Oleh karena itu, mereka merasa dirugikan ketika semua bentuk pembakaran disamakan tanpa memperhatikan konteks.
Praktik Pertanian Adat yang Berkelanjutan
Masyarakat Dayak Taboyan menjalankan metode pertanian tradisional yang dikenal sebagai berladang gilir balik. Metode ini tidak hanya berkelanjutan tetapi juga sejalan dengan pelestarian ekosistem lokal.
Praktik pertanian ini mencakup pembukaan ladang secara kolektif dengan upacara adat yang dihormati, sehingga tidak sembarangan. Mereka membuat sekat bakar untuk mengendalikan penyebaran api, memastikan bahwa praktik ini tidak merusak lingkungan.
Namun, seringkali ketika terjadi kebakaran hutan, masyarakat adat justru disalahkan dan diperlakukan sebagai pelanggar hukum. Ini menimbulkan ancaman pidana berat bagi mereka, tanpa mempertimbangkan praktik adat yang telah berlangsung lama.
Dampak Sosial dan Lingkungan yang Dirasakan
Salah satu pemohon, Era Purnama Dewi, merasakan dampak negatif dari kebakaran hutan, seperti gangguan kesehatan akibat kabut asap. Dia berharap adanya perlindungan hukum yang lebih baik untuk membedakan aktivitas adat dan komersial.
Kerugian ini tidak hanya mengancam kesehatan, tetapi juga mencerminkan kurangnya kepedulian pemerintah terhadap masyarakat adat. Mereka merasa terpinggirkan dalam kebijakan yang seharusnya melindungi hak-hak mereka.
Para pemohon mengingatkan bahwa tidak ada norma yang jelas untuk membedakan antara pembakaran untuk perladangan adat dan pembakaran komersial, yang menyebabkan kebingungan dan ketidakadilan.
Pentingnya Perlindungan untuk Masyarakat Adat
Melalui pengajuan ke MK, para pemohon meminta agar pasal yang dianggap bertentangan dengan konstitusi dinyatakan tidak berlaku. Mereka berharap agar MK bisa memberikan makna yang adil dan inklusif bagi masyarakat hukum adat.
Usulan yang diajukan mencakup pembatasan spesifik mengenai siapa yang berhak mendapat pengecualian, termasuk luas lahan yang bisa dibakar dan jenis tanaman yang boleh ditanam. Pembatasan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan yang merugikan masyarakat adat.
Pemerintah diharapkan mengambil langkah untuk menyusun peraturan yang lebih inklusif dan melindungi hak masyarakat adat, serta memberi mereka ruang untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan mengenai penggunaan lahan. Ini dinilai penting agar keberadaan dan budaya masyarakat adat tidak punah.
