Komisaris Bank Ditangkap Diduga Terlibat Kredit Fiktif Rp14,8 M

Penyidikan terhadap PT BPR Dwicahaya Nusaperkasa (BPR DCN) di Malang, Jawa Timur, akhirnya berbuah hasil setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan adanya dugaan tindak pidana perbankan. Dalam kasus ini, seorang Komisaris dan pemegang saham BPR DCN berinisial GK dijadikan tersangka karena dugaan pelanggaran serius, termasuk pemberian kredit fiktif yang mencapai Rp14,8 miliar.

Langkah hukum telah diambil oleh OJK dengan menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Batu pada awal Juli 2026. Proses ini menunjukkan keseriusan OJK dalam menegakkan hukum serta memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan di sektor keuangan.

Dari penyidikan yang dilakukan, GK diduga melakukan tindakan melawan hukum yang berujung pada pencatatan palsu dalam laporan pembukuan PT BPR DCN. Hal ini dilakukan dengan memberikan 71 fasilitas kredit yang tidak diketahui oleh debitur selama periode yang cukup panjang.

Detail Kasus Dugaan Pemberian Kredit Fiktif

Dalam penelusuran lebih dalam, OJK mengungkapkan bahwa kredit fiktif tersebut terjadi dari Juli 2020 hingga Juni 2024. Tindakan ini berakibat pada catatan yang tidak akurat dan merugikan berbagai pihak yang terlibat.

Selain tindakan tersebut, penyidik juga menemukan adanya pelanggaran lain, termasuk tidak dicatatnya penarikan kas bon senilai Rp5,8 miliar. Hal ini menggambarkan adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan yang dapat merusak integritas lembaga perbankan.

Kemudian, terdapat juga dugaan terkait penggadaian aset berupa logam mulia dan perhiasan emas senilai sekitar Rp600 juta. Keberadaan tindakan-tindakan ini menimbulkan risiko besar bagi pemegang saham dan nasabah BPR DCN.

Penyidikan dan Tindakan Hukum yang Diambil OJK

Selama proses penyidikan, sejatinya tersangka melakukan berbagai upaya perlawanan, termasuk tidak menghadiri panggilan pemeriksaan dan berusaha menghindar dari proses hukum. Riwayat upaya hukum ini menunjukkan betapa seriusnya permasalahan yang dihadapi OJK.

OJK pada akhirnya menyatakan bahwa penyidikan ini tidak hanya untuk menuntut hukum terhadap GK selaku tersangka. Namun, juga untuk memperlihatkan komitmen lembaga dalam menjaga keuangan Indonesia agar tetap sehat dan terhindar dari praktik yang merugikan.

Kontra tindak hukum oleh tersangka yang mengajukan praperadilan sebanyak dua kali hanya memperlihatkan bahwa masalah ini lebih dari sekadar kejahatan biasa. Tindak pidana perbankan memiliki dampak yang luas bagi masyarakat.

Pasal yang Dikenakan dan Ancaman Hukuman

Atas perbuatan yang dianggap melanggar hukum, GK dijerat dengan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Dalam hal ini, tersangka dapat dikenakan hukuman penjara selama maksimal 15 tahun dan denda hingga Rp5 miliar.

Sanksi berat ini menggambarkan betapa seriusnya pelanggaran yang dilakukan dan memberikan sinyal tegas kepada pelaku lain yang mungkin berniat melakukan tindak pidana serupa di sektor perbankan. OJK berkomitmen untuk bersikap tegas dalam setiap skandal yang merugikan masyarakat.

Ancaman hukuman ini menjadi pesan bahwa OJK akan terus menjalankan peran pentingnya dalam menjaga integritas sektor keuangan di Indonesia agar tetap aman dan transparan.

Pencabutan Izin Operasional BPR DCN dan Langkah ke Depan

Berdasarkan perkembangan terbaru, izin operasional PT BPR DCN telah dicabut OJK sejak 24 Juli 2025. Keputusan ini diambil sejalan dengan pelanggaran hukum yang terjadi dan untuk melindungi nasabah serta masyarakat luas.

Pencabutan izin tersebut mengindikasikan langkah berani dari OJK untuk memastikan bahwa semua lembaga keuangan beroperasi sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini juga mengingatkan bahwa tidak ada tempat bagi kejahatan di dalam dunia perbankan.

Ke depan, OJK diharapkan dapat terus memperkuat pengawasan dan melakukan langkah-langkah preventif untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Dengan demikian, masyarakat dapat kembali memiliki kepercayaan penuh terhadap lembaga keuangan di Indonesia.