Kebakaran TPA Jatiwaringin Menunjukkan Kegagalan Sistem Open Dumping Sampah

Kebakaran yang terjadi di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten, menunjukkan tantangan besar dalam pengelolaan sampah di Indonesia. Fenomena ini bukan hanya insiden biasa, melainkan merupakan dampak dari sistem pengelolaan yang cacat dan cenderung terabaikan.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengungkapkan bahwa peristiwa ini adalah konsekuensi dari ketidakmampuan pemerintah dalam memenuhi mandat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, yang seharusnya menghentikan praktik open dumping sejak 2013.

“Kebakaran ini memperlihatkan kegagalan pemerintah, baik di level pusat maupun daerah, dalam mengelola limbah,” ujar Wahyu Eka Styawan, seorang pengkampanye di Walhi. Ia menyatakan bahwa masalah ini tidak bisa dipandang sebelah mata, karena berdampak pada kesehatan masyarakat.

Akar Masalah Kebakaran di TPA Jatiwaringin yang Harus Diperhatikan

Kebakaran yang berlangsung selama tiga hari, dari 30 Juni hingga 2 Juli 2026, telah meluas hingga lebih dari 15 hektare. Dampak dari kebakaran tersebut tidak hanya terlihat dari luas area yang terbakar, tetapi juga menciptakan masalah kesehatan, seperti munculnya 154 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).

Wahyu menjelaskan bahwa kelangsungan produksi metana akibat sistem open dumping adalah penyebab utama terjadinya kebakaran. Dengan kombinasi penumpukan sampah organik yang bercampur dengan jenis lainnya, kebakaran seperti ini menjadi suatu keniscayaan, bukan hanya kemungkinan.

Seharusnya, kebakaran di TPA Jatiwaringin tidak perlu terjadi jika pengelolaan sampah dilakukan dengan benar. Namun, ketidakseriusan dalam menyelesaikan masalah ini justru membuat kejadian semacam ini semakin sering terjadi.

Dampak Lingkungan dan Kesehatan dari Kebakaran TPA Jatiwaringin

Lebih dari sekadar insiden lokal, kebakaran ini menimbulkan dampak yang lebih luas. Kualitas udara di sekitar TPA Jatiwaringin menjadi sangat tercemar dan berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat setempat.

Sampah yang terbakar melepaskan berbagai zat berbahaya, yang dapat mengendap di tubuh manusia. Hal ini tentu saja memicu kepanikan di kalangan warga, yang kini harus berurusan dengan risiko penyakit akibat polusi.

Walhi menegaskan bahwa peristiwa ini adalah bagian dari rangkaian panjang kegagalan dalam tata kelola sampah di berbagai daerah. Apabila masalah ini tidak ditangani dengan serius, masyarakat akan terus menjadi korban dari kebijakan yang tidak tepat.

Krisis Pengelolaan Sampah dan Tindakan yang Diperlukan

Wahyu menegaskan pentingnya penanganan yang tepat agar krisis pengelolaan sampah tidak semakin parah. Kebakaran di TPA Jatiwaringin menjadi peringatan bagi pemerintah bahwa tanggapan darurat tidak cukup untuk menyelesaikan masalah ini.

Tanpa ada kebijakan untuk mengurangi sampah di sumbernya, serta tanpa sistem pemilahan yang efektif, kondisi seperti ini akan terus berulang. Pengolahan sampah organik juga sangat penting untuk mencegah pembentukan metana, yang menjadi salah satu faktor pemicu kebakaran.

Wahyu menekankan perlunya penanganan yang menyeluruh dari hulu hingga hilir dalam pengelolaan sampah. Kebakaran di TPA Jatiwaringin menjadi jelas menunjukkan bahwa setiap kebijakan yang salah arah akan berimbas langsung pada masyarakat.