KPK Selidiki Tindakan Pemerasan di Cilacap saat Periksa Pejabat Sementara Bupati

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melaksanakan penyelidikan terkait praktik pemerasan yang melibatkan kepala daerah di Cilacap, Jawa Tengah. Penyelidikan ini dilakukan dengan memeriksa Pelaksana Tugas Bupati Cilacap, yang merupakan bagian dari upaya KPK untuk mengungkap dugaan penyelewengan wewenang dalam pemerintahan daerah.

KPK memanggil Ammy Amalia Fatma Surya untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Ia diperiksa terkait kasus dugaan pemerasan yang melibatkan Bupati Syamsul Auliya Rachman dan Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, Sadmoko Danardono.

“Dalam pemeriksaan hari ini, kami mencari penjelasan dari AAF [Ammy] mengenai praktik pemerasan yang mungkin telah terjadi di tahun-tahun sebelumnya,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.

Pemeriksaan Saksi dan Penyelidikan KPK di Cilacap

Pada hari yang sama, KPK juga memanggil enam orang saksi lain untuk dimintai keterangan. Di antara mereka adalah Inspektur Daerah Kabupaten Cilacap dan Kepala Dinas Kependudukan serta Pencatatan Sipil.

KPK menggali lebih dalam tentang bagaimana praktik pemerasan ini berlangsung dan siapa saja yang terlibat dalam pengumpulan uang dari perangkat daerah. Penyelidikan ini bertujuan untuk memahami mekanisme dan alur perintah yang diberikan oleh Bupati Syamsul.

“Kami ingin mengetahui bagaimana mekanisme pengumpulan uang ini berlangsung dan apakah berkaitan dengan APBD,” tambah Budi. Dari keterangan saksi, terungkap bahwa uang yang dikumpulkan berasal dari berbagai sumber termasuk dana pribadi dan pinjaman.

Sumber dan Penggunaan Uang dalam Praktik Pemerasan

KPK juga menemukan bahwa pengumpulan uang ini dilakukan secara berjenjang. Mulai dari perangkat daerah hingga staf di bawahnya diminta untuk menyetor sejumlah uang, yang bervariasi antara Rp3 juta hingga Rp10 juta.

Menurut Budi, praktik ini menciptakan sistem pressur yang menekan perangkat daerah untuk memenuhi permintaan Bupati. Uang yang terkumpul tersebut sempat disebut-sebut akan dialokasikan untuk Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

“Kami telah mengumpulkan berbagai bukti dan keterangan tentang bagaimana uang itu mengalir dan siapa saja yang terlibat dalam praktik ini,” tutup Budi. KPK berkomitmen untuk menyelidiki semua aspek dari kasus ini dengan serius.

Dampak dan Konsekuensi Hukum bagi Tersangka

KPK mengakui telah menahan Bupati Syamsul Auliya Rachman dan Sekretaris Daerah Sadmoko Danardono sebagai tersangka dalam kasus ini. Kedua tersangka disangka melakukan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan gratifikasi yang merugikan keuangan daerah.

Menurut informasi, Syamsul dan Sadmoko diduga telah meminta uang dari setiap perangkat daerah dengan total setoran mencapai Rp750 juta. Praktik ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berdampak besar terhadap integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah.

Berdasarkan keterangan awal, dua tersangka sudah mulai melakukan pemungutan ini sejak awal tahun dan berhasil mengumpulkan total Rp610 juta dari 23 perangkat daerah dalam periode sembilan hari. Ini menunjukkan besarnya dampak dari korupsi yang terjadi di tingkat lokal.