Ombudsman NTT Paparkan Dugaan Pungli di PLBN RI-Timor Leste

Belakangan ini, dugaan pungutan liar di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) antara Indonesia dan Timor Leste mencuat ke permukaan. Pungutan ini melibatkan oknum aparat keamanan yang menarik biaya dari angkutan barang yang akan berangkat ke Timor Leste, dan hal ini mendapat perhatian serius dari berbagai pihak.

Perwakilan Ombudsman Nusa Tenggara Timur (NTT) menemukan indikasi pungli ketika melakukan inspeksi mendadak di Terminal Barang Internasional (TBI) Mota’ain. Kasus ini mencerminkan masih adanya celah dalam pengawasan yang dapat dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan tindakan tidak terpuji.

Kodam XXVII/Sobe Sonbai Kota Kupang pun menegaskan bahwa mereka akan melakukan pengecekan terkait informasi ini. Hal ini menunjukkan upaya lembaga negara untuk menanggapi permasalahan yang berpotensi merugikan masyarakat dan negara.

Dugaan Pungutan Liar di PLBN Mota’ain yang Menggangu Ekspor Impor

Tim Ombudsman NTT, yang dipimpin oleh Kepala Perwakilan Yosua Karbeka, melakukan sidak pada Jumat (23/10) ke TBI di Mota’ain. Kunjungan tanpa pemberitahuan tersebut bertujuan untuk menindaklanjuti laporan mengenai pungutan biaya yang diduga tidak resmi.

Hasil wawancara dengan sejumlah eksportir menunjukkan bahwa mereka harus membayar sejumlah biaya untuk mendapatkan surat izin melintas. Di pos Pamtas, biaya mencapai Rp100.000, sedangkan di pos lalu lintas ada tambahan Rp50.000 hanya untuk registrasi kendaraan. Hal ini jelas membebani mereka yang ingin berdagang ke Timor Leste.

Yosua menekankan bahwa pungutan ini tidak dilengkapi dengan kuitansi resmi, sehingga menciptakan ketidakpastian dan kerugian bagi para pelaku usaha. Akibatnya, biaya yang dikeluarkan oleh pengendara meningkat drastis menjadi minimal Rp200.000 untuk sekali melintas.

Pretasi Ekonomi dan Rugi Negara Akibat Pungli yang Marak

Sekretaris Ombudsman NTT menjelaskan bahwa apabila rata-rata 20 kendaraan eksportir melintas setiap hari, total pungutan liar bisa mencapai Rp4 juta. Dalam sebulan, jika dihitung dengan 26 hari kerja, dapat terakumulasi sebesar Rp104 juta.

Pungutan yang tidak tercatat dalam kas negara ini menjadi perhatian serius, mengingat hal tersebut berpotensi merugikan pendapatan negara. Sementara itu, para pengusaha yang dirugikan hanya bisa mengandalkan lembaga pengawas untuk menuntut keadilan.

Tentunya, tindakan pungutan liar ini harus segera dihentikan untuk mendukung iklim investasi dan perdagangan yang sehat. Pelayanan yang transparan dan bebas pungli menjadi keharusan bagi instansi yang terlibat dalam pengawasan ekspor impo.

Langkah Koordinasi Ombudsman dan Instansi Terkait

Ombudsman NTT mengambil langkah proaktif dengan menghubungi berbagai instansi yang terlibat. Mereka telah melakukan koordinasi dengan Bupati Belu, Kapolres Belu, Kepala PLBN Motaain, serta instansi lainnya untuk menyelesaikan keluhan pungutan liar ini.

Koordinasi ini diharapkan dapat menghasilkan solusi yang efektif dan cepat, agar tidak ada lagi pungutan liar di PLBN yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Sebagai pintu gerbang ekspor-impor, penting untuk mengimplementasikan sistem yang lebih baik dan efisien.

Kepala Perwakilan Ombudsman juga mengingatkan bahwa TBI Mota’ain merupakan wajah Indonesia di mata negara lain. Oleh karena itu, pelayanan yang mudah dan cepat harus menjadi prioritas utama untuk meningkatkan kepercayaan para eksportir.