Badan Gizi Nasional (BGN) baru-baru ini membuat pernyataan tegas terkait praktik pengelolaan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Adanya dugaan keracunan makanan yang dialami sejumlah peserta program menggugah perhatian banyak pihak, termasuk para pejabat setempat.
Wakil Kepala BGN, Trenggono, menyatakan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan MBG seharusnya melibatkan semua pihak, termasuk pemerintah daerah, TNI, dan Polri. Ini agar kualitas dan keamanan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat terjaga dengan baik.
Trenggono menekankan pentingnya kolaborasi dalam pengawasan, karena tanggung jawab tidak hanya terletak pada BGN saja. “Semua berhak mengawasi, bukan hanya dari BGN saja,” imbuhnya.
Pentingnya Pengawasan dalam Program Makan Bergizi Gratis
Pentingnya pengawasan dalam program ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Makanan yang disediakan melalui program MBG tidak boleh dibawa pulang oleh para penerima manfaat. Hal ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menjaga makanan agar tetap aman dan segar hingga waktu konsumsi.
Trenggono menekankan bahwa semua tahap dalam proses penyuluhan makanan—mulai dari pengolahan hingga distribusi—perlu diawasi dengan detail. “Kita bersama-sama mengawasi supaya pelaksanaan MBG ini bisa betul-betul dikonsumsi dengan baik oleh penerima manfaat yang membutuhkan,” jelasnya.
Sayangnya, beberapa praktik di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan prosedur keamanan pangan. Menurut Trenggono, ada beberapa alur pengolahan yang tidak tepat, contohnya telur yang dimasak semalam sebelum disajikan keesokan harinya. “Pola pengolahan seperti itu tidak tepat,” tegasnya.
Tindakan Tegas terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi
Dalam langkah lanjutan, BGN menghentikan sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tanjungsari 1, Tulungagung, Jawa Timur. Langkah ini diambil setelah terjadinya gangguan pencernaan yang melibatkan 198 siswa dan guru di SMKN 1 Boyolangu.
Koordinator Wilayah BGN Tulungagung, Habibi, mengatakan bahwa selama masa penghentian tersebut, tidak ada aktivitas produksi maupun distribusi program MBG yang dilakukan. Ini adalah langkah evaluasi dan perbaikan untuk memastikan semua prosedur berjalan sesuai standar.
“Selama penghentian sementara kami fokus pada peningkatan dan perbaikan SOP yang masih perlu disempurnakan,” ujar Habibi. Ini mencakup evaluasi menyeluruh terhadap setiap rantai proses produksi dan distribusi makanan yang dilakukan.
Mengidentifikasi Penyebab Gangguan Pencernaan
Dalam upaya mengidentifikasi penyebab gangguan pencernaan tersebut, BGN telah melakukan monitoring menyeluruh terhadap dapur SPPG Tanjungsari 1. Salah satu aspek yang menjadi fokus adalah komposisi menu yang disajikan pada saat kejadian.
Menu yang dilayani terdiri atas ayam bakar, sambal, dan buah anggur. Menurut Habibi, kombinasi menu tersebut bisa berpotensi memicu gangguan pencernaan pada siswa terutama yang memiliki sensitivitas terhadap jenis makanan tersebut.
“Menu seperti itu berpotensi menimbulkan gangguan pencernaan pada orang dengan kondisi kesehatan tertentu,” tambah Habibi. Oleh karena itu, penyusunan menu harus lebih memperhatikan faktor keamanan dan kesesuaian konsumsi.
Pentingnya Prosedur Operasional yang Tepat
Dinas Kesehatan Tulungagung juga mencatat keseluruhan kasus gangguan pencernaan serta melakukan surveilans epidemiologi. Hasil surveilans ini menunjukkan ada 198 orang yang mengalami keluhan. Ini lebih dari sekadar angka; ini menunjukkan adanya masalah serius yang perlu dicari solusinya.
Sampel makanan yang dikonsumsi juga telah dikirim untuk diuji laboratorium guna memastikan penyebab kejadian tersebut. Hasil dari laboratorium diharapkan dapat membantu mengungkap lebih mendalam mengenai aspek keamanan makanan dalam program MBG.
BGN meyakini bahwa langkah penghentian operasional SPPG adalah langkah pencegahan untuk menjaga mutu program MBG, agar tetap aman dan memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh peserta didik yang mengikuti program tersebut.
