Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian baru-baru ini mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan ke Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Kunjungan ini dilakukan setelah Prabowo meninjau upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
Kunjungan tersebut bertujuan untuk memperkuat langkah-langkah dalam menangani bencana karhutla yang kerap terjadi di wilayah tersebut. Dalam konteks ini, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini secara efektif.
Setibanya di Palangka Raya, Presiden Prabowo langsung memimpin rapat bersama jajaran pemerintahan terkait di Posko Aju Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Kalteng. Dihadiri oleh Mendagri Tito dan berbagai unsur pemerintahan, rapat ini menjadi langkah penting dalam koordinasi penanggulangan karhutla.
Data dan Situasi Terkini tentang Kebakaran Hutan
Dalam rapat tersebut, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kalteng, Ahmad Toyib, menyampaikan laporan terkait kondisi terkini. Tercatat, dari 1 Januari hingga 22 Agustus 2026, terdapat 19.992 titik panas di wilayah tersebut.
Selain itu, selama periode ini, 1.639 kejadian karhutla telah dicatat, dengan total luas lahan yang terbakar mencapai 4.499,21 hektare. Data ini diperoleh dari laporan harian yang dikumpulkan dari 14 kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah.
Berdasarkan analisis satelit dari Kementerian Kehutanan, luas area yang terbakar mencapai 7.634,46 hektare. Hal ini menempatkan Kalimantan Tengah di urutan kesembilan secara nasional dalam hal luas kebakaran hutan.
Koordinasi dan Kerjasama dalam Penanganan Karhutla
Sebanyak 13 kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah telah menetapkan status siaga darurat bencana karhutla. Penanganan di lapangan melibatkan sekitar 10.700 personel dari berbagai instansi, termasuk BPBD, Dinas Kehutanan, serta bantuan dari TNI dan Polri.
Upaya kolaboratif ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menghadapi masalah karhutla. Selain itu, masyarakat juga dilibatkan dalam kegiatan menanggulangi kebakaran hutan.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menanyakan mengenai kebutuhan tambahan untuk memperkuat operasi pemadaman, termasuk armada helikopter dan unit pompa air. Hal ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap kelengkapan sumber daya dalam penanganan bencana.
Langkah Tindak Lanjut dan Dukungan Pemerintah
Ahmad Toyib menyampaikan bahwa saat ini empat unit helikopter water bombing telah beroperasi, namun masih memerlukan tambahan armada. Ia mengusulkan agar dua sampai tiga unit helikopter baru dapat ditambahkan untuk mendukung efisiensi pemadaman kebakaran.
Selain itu, Toyib juga mengungkapkan bahwa Kalimantan Tengah masih membutuhkan sekitar 100 hingga 200 unit pompa air untuk menambah kapasitas pemadaman dari darat. Hal ini diharapkan dapat mempercepat proses pengendalian karhutla yang kian meluas.
Langkah cepat diambil oleh Presiden Prabowo untuk memenuhi kebutuhan tambahan tersebut. Dengan melakukan komunikasi dan koordinasi langsung, upaya pemerintah dalam memperkuat dukungan personel dan peralatan menjadi lebih terarah serta mendesak.
