Kejagung Sebut Bisa Intervensi dan Batalkan Calon SPPG oleh Sony Sonjaya

Kejaksaan Agung (Kejagung) telah mengungkap praktik korupsi yang melibatkan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Sony Sanjaya. Dalam kasus ini, Sony diduga melakukan intervensi terhadap proses verifikasi mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang berakibat pada pembatalan persetujuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, atau SPPG.

Menurut Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Syarief Sulaeman Nahdi, Sony memiliki seorang asisten yang terbukti berperan penting dalam kasus ini. Asisten tersebut, Asep Yusuf Somantri, telah dijadikan tersangka dan ditahan karena dugaan keterlibatannya dalam tindakan korupsi ini.

Asep, sesuai dengan penjelasan dari Syarief, diinstruksikan oleh Sony untuk mencari mitra guna melaksanakan program MBG. Dengan demikian, ia memiliki akses untuk mempengaruhi tim verifikator, termasuk membatalkan izin mitra yang telah disetujui.

Proses Korupsi dalam Program Makan Bergizi Gratis

Dalam kegiatan program MBG, Asep mendapatkan akses internal dari Sony yang memungkinkannya untuk mengetahui titik-titik lokasi yang kurang terlayani oleh SPPG. Melalui informasi ini, ia dapat mengatur posisi calon SPPG yang telah mendaftar, sehingga status mereka bisa dibatalkan dan digantikan oleh mitra yang lebih terkait dengan Sony.

Selain itu, Asep juga diduga berupaya mendirikan SPPG di lokasi yang seharusnya sudah ditutup. Ia menunjukkan kemampuan untuk memanipulasi sistem demi kepentingan tersangka, jelas Syarief dalam konferensi pers yang diadakan baru-baru ini.

Asep mengintervensi dengan cara mengatur titik-titik SPPG yang sebelumnya sudah ada, sehingga calon yang memang layak terpaksa disisihkan demi kepentingan tertentu. Hal ini merupakan sebuah penyimpangan besar dalam proses pengelolaan program yang seharusnya berjalan transparan.

Dampak Korupsi Terhadap Anggaran dan Program

Tindakan korupsi semacam ini tidak hanya merugikan pihak yang harusnya mendapatkan layanan gizi, tetapi juga mengakibatkan kerugian signifikan bagi negara. Syarief mengungkapkan bahwa ada markup harga pada pengadaan barang untuk program ini, yang berpotensi merugikan anggaran negara hingga miliaran rupiah.

Beberapa item yang terlibat dalam markup ini termasuk 21.801 unit motor listrik yang nilainya mencapai Rp1,03 triliun, serta ribuan unit perangkat lain seperti sepatu, tablet, hingga televisi. Semua pengadaan tersebut dipastikan tidak mendukung pelaksanaan MBG secara optimal.

Melalui praktik-praktik seperti ini, kualitas program yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat jadi terabaikan, dan anggaran yang seharusnya digunakan dengan efektif justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

Proses Hukum dan Pemanggilan Tersangka

Atas tindakan yang diambil, Kejaksaan Agung menetapkan dua tersangka utama dalam kasus ini, yakni Dadan Hindayana dan Lodewyk Pusung. Keduanya bertanggung jawab atas pengelolaan yang buruk dari program MBG dan mendukung tindakan korupsi yang dilakukan oleh Sony dan Asep.

Syarief menjelaskan bahwa ketiga tersangka menghadapi berbagai pasal dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Mereka mengganggu dan merusak sistem yang seharusnya membantu masyarakat dalam kebutuhan gizi yang seimbang.

Proses hukum sudah dimulai dengan penahanannya selama 20 hari di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Harapannya, tindakan tegas ini bisa memberikan efek jera bagi pelaku lainnya agar tidak melakukan hal serupa di masa mendatang.