Uji Publik untuk Usulan Nama Provinsi Tatar Sunda oleh DPRD Jabar

Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, Rahmat Hidayat Djati, mengumumkan bahwa mereka akan melakukan uji publik terkait usulan perubahan nama menjadi Provinsi Tatar Sunda. Langkah ini diambil setelah mendapat ‘lampu hijau’ dari berbagai pihak dan menanggapi pro-kontra yang muncul di masyarakat.

Usulan perubahan nama provinsi ini tidak lepas dari diskusi yang melibatkan kelompok budaya dan warga di kawasan Pantura, seperti Cirebon dan Indramayu. Rahmat menegaskan bahwa DPRD tidak akan mengambil keputusan secara sepihak dalam proses ini.

Penting untuk melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam pengambilan keputusan ini. Keterlibatan publik akan memastikan bahwa perubahan nama provinsi didasarkan pada kajian akademik yang kuat dan aspirasi masyarakat.

Proses Uji Publik yang Terencana untuk Masyarakat

Rahmat yakin bahwa melibatkan masyarakat dalam proses ini adalah langkah yang krusial. Proses penyusunan naskah akademik dan konsultasi publik akan melibatkan semua lapisan masyarakat, baik yang setuju maupun yang menolak usulan tersebut.

DPRD akan mengadakan serangkaian kegiatan untuk menggali pendapat masyarakat. Rahmat menyebutkan, uji publik akan dilakukan di seluruh kabupaten dan kota, dengan keterlibatan 120 anggota DPRD dalam survei yang direncanakan.

Pengumpulan informasi dari masyarakat diharapkan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang pandangan mereka terhadap perubahan nama ini. Rahmat menyatakan, “Kami ingin memastikan bahwa naskah akademik yang disusun memiliki landasan yang jelas.”

Menjawab Kekhawatiran Berbagai Pihak Terkait Keberagaman Budaya

Sebelumnya, muncul kekhawatiran dari berbagai pihak yang merasa bahwa usulan nama “Provinsi Sunda” tidak mencerminkan keberagaman budaya di Jawa Barat. Rahmat mengemukakan bahwa semua daerah di Provinsi Jawa Barat termasuk dalam cakupan budaya Sunda.

Ia menegaskan, “Tidak ada wilayah non-Sunda di Jawa Barat. Semua daerah saat ini berada di dalam cakupan wilayah Sunda.” Penjelasan ini bertujuan meredakan keraguan yang muncul di kalangan masyarakat terkait identitas geografis dan kultural.

Lebih lanjut, DPRD berharap bahwa dengan klarifikasi tersebut, masyarakat dapat memahami bahwa perubahan nama ini adalah upaya untuk memperkuat identitas budaya mereka. Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan kebanggaan masyarakat akan warisan budaya yang ada.

Penyusunan Skema Pembahasan dan Proses Keputusan DPRD

Setelah rapat kerja dengan tim pengusul, DPRD saat ini tengah menyusun skema pembahasan untuk menjadi dasar pengambilan keputusan. Rahmat mengungkapkan, proses ini masih panjang dan memerlukan hati-hati.

Komisi I DPRD rencananya akan membuat skema yang lebih detail untuk ditayangkan kepada pimpinan dewan. Ini adalah langkah penting dalam memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil berlandaskan pada masukan yang valid.

Rahmat menekankan pentingnya transparansi dalam setiap langkah yang diambil DPRD. Dia berharap seluruh proses ini dapat diikuti oleh masyarakat sehingga tidak ada kesalahpahaman yang terjadi di kemudian hari.