• Landing Page
  • Shop
  • Contact
  • Buy JNews
  • Login
Upgrade
IbnuSutowoHospital.co.id
Advertisement
  • Berita Sehat
  • Asah Otak
  • Seks Sehat
  • True Story
  • Wellness & Diet
No Result
View All Result
  • Berita Sehat
  • Asah Otak
  • Seks Sehat
  • True Story
  • Wellness & Diet
No Result
View All Result
IbnuSutowoHospital.co.id
No Result
View All Result
Home Berita Sehat

KPK Ungkap Manajemen BUMN Masih Belum Melaporkan LHKPN

Ibnu Sutowo by Ibnu Sutowo
June 29, 2026
in Berita Sehat
0
KPK Ungkap Manajemen BUMN Masih Belum Melaporkan LHKPN
0
SHARES
4
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa masih ada sejumlah manajemen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Hal ini diungkapkan oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin, setelah bertemu dengan Chief Operating Officer Danantara di Gedung KPK.

Aminudin menekankan kepatuhan pelaporan LHKPN sebagai salah satu tema penting yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Beberapa manajemen BUMN telah diingatkan untuk segera menyerahkan laporan mereka agar tidak terkena sanksi.

“Sampai akhir Juni, kami mencatat ada beberapa manajemen BUMN yang belum melaporkan, dan kami telah menyurati pihak-pihak terkait agar mereka diberi sanksi,” pungkas Aminudin. Hal ini menunjukkan keseriusan KPK dalam mendorong transparansi di kalangan pejabat BUMN.

Mekanisme Pemberian Sanksi Bagi Pejabat BUMN

Aminudin menjelaskan bahwa ada perbedaan mekanisme pemberian sanksi antara aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat di lingkungan BUMN. Sanksi untuk ASN diatur secara ketat, sedangkan untuk BUMN, sanksi disesuaikan dengan ketentuan internal masing-masing perusahaan.

“Kami mencatat per 31 Maret ada sejumlah manajemen BUMN yang belum melaporkan LHKPN, meskipun angkanya perlu kami cek lebih lanjut,” kata Aminudin. Dia menambahkan bahwa kewajiban pelaporan LHKPN juga berlaku bagi direktur BUMN yang merupakan warga negara asing.

“Warga negara asing yang menjadi top management di BUMN tetap diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaan mereka,” tegas Aminudin. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua pejabat BUMN patuh terhadap peraturan yang ada.

Upaya Pengawasan dan Kepatuhan

Dony Oskaria, COO Danantara, menegaskan akan melakukan pengawasan langsung terhadap kepatuhan pelaporan LHKPN. Ia berkomitmen untuk memastikan semua pihak yang memiliki kewajiban melaporkan segera mematuhi aturan yang berlaku.

“Saya akan memimpin proses kepatuhan pelaporan ini agar semua dapat memenuhi kewajiban mereka,” ungkap Dony. Pentingnya pelaporan yang transparan menjadi bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan dan integritas publik.

Upaya ini diharapkan dapat mendorong BUMN untuk lebih patuh terhadap regulasi yang ada. Dengan adanya pengawasan ketat, diharapkan jumlah laporan yang disampaikan akan meningkat secara signifikan.

Pentingnya Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dianggap penting untuk menjaga integritas dan transparansi di kalangan pejabat publik. Melalui laporan ini, masyarakat dapat memantau harta kekayaan yang dimiliki oleh para pejabat dan memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang.

Ketidakpatuhan dalam pelaporan LHKPN bisa menjadi celah bagi tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dan tindakan tegas terhadap pelanggaran menjadi langkah yang sangat diperlukan.

Dengan penegakan hukum yang tegas, diharapkan kesadaran di kalangan pejabat BUMN untuk melaporkan harta kekayaan akan semakin meningkat. Ini adalah langkah penting dalam upaya membangun BUMN yang bersih dan transparan.

Menjalin Kerjasama Antara KPK dan BUMN

Kerjasama yang baik antara KPK dan BUMN menjadi salah satu kunci untuk mendorong kepatuhan pelaporan LHKPN. KPK berperan aktif dalam memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya laporan ini kepada pihak-pihak terkait.

BUMN juga diharapkan dapat menciptakan budaya transparansi di kalangan manajemennya. Dengan adanya dukungan dari semua pihak, pelaporan LHKPN diharapkan tidak hanya menjadi kewajiban, tetapi juga tanggung jawab moral bagi setiap pejabat.

Melalui upaya kolaboratif ini, diharapkan kekuatan BUMN dalam sektor publik dapat diperkuat. Kesinambungan antara kepatuhan terhadap peraturan dan keberlanjutan BUMN akan membawa dampak positif bagi perekonomian negara.

Tags: BelumBUMNKPKLHKPNManajemenMasihMelaporkanUngkap
Previous Post

Akhir Sayembara Hadiah Rp 250 Juta Dedi Mulyadi

Next Post

Pendapatan Emas Capai 2,6 Juta Dolar AS pada Kuartal I 2026

Ibnu Sutowo

Ibnu Sutowo

Related Posts

Gerindra Akan Pecat Bupati Kupang Yosef Lede Jika Terbukti Melakukan Pemerkosaan
Berita Sehat

Gerindra Akan Pecat Bupati Kupang Yosef Lede Jika Terbukti Melakukan Pemerkosaan

by Ibnu Sutowo
November 15, 2026
Koalisi Parpol Tanggapi Bursa Cawapres secara Bersama-sama
Berita Sehat

Koalisi Parpol Tanggapi Bursa Cawapres secara Bersama-sama

by Ibnu Sutowo
November 14, 2026
Kritik Koalisi Warga Sadar Surabaya Terhadap Kekerasan Aparat Di Yogyakarta
Berita Sehat

Kritik Koalisi Warga Sadar Surabaya Terhadap Kekerasan Aparat Di Yogyakarta

by Ibnu Sutowo
November 14, 2026
Jam Operasional Transum Diperpanjang saat Konser di GBK
Berita Sehat

Jam Operasional Transum Diperpanjang saat Konser di GBK

by Ibnu Sutowo
November 13, 2026
Pengunduran Diri Gibran Strategi untuk Menghindari Pemakzulan
Berita Sehat

Pengunduran Diri Gibran Strategi untuk Menghindari Pemakzulan

by Ibnu Sutowo
November 13, 2026
Next Post
Pendapatan Emas Capai 2,6 Juta Dolar AS pada Kuartal I 2026

Pendapatan Emas Capai 2,6 Juta Dolar AS pada Kuartal I 2026

Premium Content

Operasi Patuh Mulai 26 Oktober, Korlantas Fokus Cegah Kendaraan Lawan Arus

Operasi Patuh Mulai 26 Oktober, Korlantas Fokus Cegah Kendaraan Lawan Arus

October 24, 2026
Perbaikan Jalan Rasuna Said Dipercepat menjelang HUT Jakarta

Perbaikan Jalan Rasuna Said Dipercepat menjelang HUT Jakarta

May 19, 2026
Samuel Sekuritas Tanggapi Tudingan Manipulasi Saham IPO Naik 5000 Persen

Samuel Sekuritas Tanggapi Tudingan Manipulasi Saham IPO Naik 5000 Persen

November 10, 2026

Browse by Category

  • Asah Otak
  • Berita Sehat
  • Seks Sehat
  • True Story
  • Wellness & Diet

Browse by Tags

Akan Anak Bank Baru Bupati dalam dan dari dengan Ditangkap Dolar Dua Hari IHSG Indonesia Ini Jadi Jakarta Juta Kasus Kebakaran Korban KPK Menjadi Menurut Minta OJK oleh Pasar persen Polisi Prabowo Rumah Rupiah Saat Saham Sekolah Setelah Tahun Tersangka Tidak Triliun untuk Warga yang
IBNUSUTOWO-HOSPITAL

Ibnusutowohospital.co.id | Berita Artikel Kesehatan Dan Konsultasi.

Categories

  • Asah Otak
  • Berita Sehat
  • Seks Sehat
  • True Story
  • Wellness & Diet

Browse by Tag

Akan Anak Bank Baru Bupati dalam dan dari dengan Ditangkap Dolar Dua Hari IHSG Indonesia Ini Jadi Jakarta Juta Kasus Kebakaran Korban KPK Menjadi Menurut Minta OJK oleh Pasar persen Polisi Prabowo Rumah Rupiah Saat Saham Sekolah Setelah Tahun Tersangka Tidak Triliun untuk Warga yang

Recent Posts

  • Anak Pejabat RI Pilih Hidup Melarat Daripada Memanfaatkan Nama Besar Orang Tua
  • Golkar Belum Tentukan Cawapres, Menunggu Hasil Pertimbangan
  • Gerindra Akan Pecat Bupati Kupang Yosef Lede Jika Terbukti Melakukan Pemerkosaan

© 2026 Ibnusutowohospital.co.id | Berita Artikel Kesehatan Dan Konsultasi.

No Result
View All Result
  • Home
  • Landing Page
  • Buy JNews
  • Support Forum
  • Contact Us

© 2026 Ibnusutowohospital.co.id | Berita Artikel Kesehatan Dan Konsultasi.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?